Mengapa Sistem Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Perlu Dipertahankan?

Banyak pakar, tokoh dan praktisi pendidikan serta masyarakat umum mengharapkan agar sistem KMI (Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah) dan sebutan lain dari pola pendidikan Mu'allimin seperti Tarbiyat al Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu'allimin Al-Islamiyah (MMI) dan nama-nama lain dari sistem Mu'allimin, “tetap dipertahankan keberadaannya dan kemandiriannya” sebagai salah satu sistem pendidikan alternatif yang mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal tersebut berdasarkan kenyataan-­kenyataan sebagai berikut:

  1. Sistem Kulliyatu-l-Mu’allimîn Al-Islâmiyyah (KMI) merupakan hasil “ijtihad” para pendiri Pondok Modern Gontor; K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fannani, dan K.H. Imam Zarkasyi, yang dilakukan sejak tahun 1926, dalam rangka melakukan “modernisasi” terhadap sistem pendidikan pesantren sebagai “Indigenous Culture” (budaya asli) bangsa Indonesia, sehingga masyarakat kemudian menyebut Pondok Gontor dengan “Pondok Modern”.
  2. Sepanjang hayatnya yang melewati 5 kurun waktu (masa penjajahan, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi), para pendiri dan penerus Pondok Modern Gontor tetap bertahan dengan sistem KMI secara konsekuen dan konsisten, di tengah-tengah berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia. Bahkan para pendiri Pondok Modern Gontor “berwasiat” agar sistem KMI tetap dipertahankan sampai kapan pun, serta mengharapkan agar di Indonesia muncul seribu Gontor (KMI) atau lebih. Harapan ini sesuai dengan harapan beberapa Tokoh Pendidikan Nasional dan Internasional yang pernah berkunjung ke Gontor dan mengetahui keunggulan sistem KMI atau TMI (Tarbiyatu-l-Mu’allimîn Al-Islâmiyyah). Sampai tahun 2015 ini, sudah berdiri sebanyak 200an pondok pesantren di seluruh pelosok tanah air yang mempergunakan sistem KMI/TMI.
  3. KMI/TMI memang tidak sama dengan sekolah atau madrasah formal, seperti MTs dan MA atau SMP dan SMA atau Madrasah-madrasah Diniyah dan Salafiyah, tetapi secara substansial, KMI/TMI telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, bahkan dalam beberapa aspek melebihi standar tersebut.
  4. Hal ini membuktikan bahwa sepanjang sejarahnya KMI/TMI telah mampu mencetak alumni-alumni yang berkualitas dan diakui keunggulannya, yang tersebar secara luas dalam berbagai bidang atau profesi, baik sebagai pakar, tokoh atau praktisi, baik di pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun di tengah masyarakat bangsa dan dunia.
  5. Salah satu bukti keunggulan tersebut, adalah bahwa sistem KMI/TMI telah mendapatkan “pengakuan” (mu’adalah) dari berbagai institusi atau universitas di luar negeri, seperti Al-Azhar University, Cairo; Islamic University, Madinah Munawarah; University of The Punjab, Lahore, Pakistan; Al-Zaitun University, Tunisia; International Islamic University Islamabad, Pakistan; International Islamic University, Malaysia; University Kebangsaan Malaysia dan lain-lain.
  6. Bahkan sejak tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan “Pengakuan Penyetaraan” Ijazah KMI/TMI dengan Ijazah Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu dengan SK. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama No. E.IV/PP.03.2/KEP/64/98 tanggal 28 Juli 1998; dan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 105/O/2000 tanggal 29 Juni 2000. Menurut laporan terakhir, “Tim Penyetaraan KMI/TMI” yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan SK Pengakuan Penyetaraan serupa terhadap 17 KMI/TMI di seluruh Indonesia, dan masih banyak lagi KMI/TMI lainnya yang akan segera diakreditasi pada tahun-tahun yang akan datang.
  7. Pada tahun 2014 sistem KMI/TMI semakin diperkuat eksistensinya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 18 tahun 2014 tentang Pesantren Mu’adalah.
  8. Pondok Pesantren Mu`adalah adalah pondok pesantren yang disetarakan dengan SMA/MA karena walaupun pondok pesantren tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemendikdasmen (SD, SMP, SMA) atau kurikulum Kemenag (MI, MTs, MA) akan tetapi alumnus pondok pesantren tersebut dapat diterima (diakui) di perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
joomla 1.8 joomla templates